Sumenep – Pemerintah menggebrak sektor pertanian dengan kebijakan dramatis: menaikkan alokasi pupuk bersubsidi hingga 100 persen. Lonjakan ini—dari kuota awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024—diputuskan demi menjamin ketersediaan logistik dan mengejar target ambisius swasembada pangan nasional.
Peningkatan kuota sebesar ini menelan anggaran puluhan triliun rupiah, menandakan intervensi negara yang masif untuk menopang produksi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, dan komoditas strategis lainnya. Kementerian Pertanian memastikan bahwa penambahan ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan petani di berbagai daerah yang selama ini selalu mengeluh kelangkaan.
Jebakan Bahasa: Kuota Naik, Harga Tetap Bayar
Meskipun euforia menyambut “kenaikan 100 persen” menyebar, petani di lapangan harus mencermati dengan saksama: subsidi 100 persen tidak berarti pupuk gratis total. Angka 100 persen merujuk pada penggandaan kuota yang dialokasikan negara.
Petani penerima tetap harus menebus pupuk tersebut dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, HET untuk Urea masih Rp2.250 per kg dan NPK Rp2.300 per kg.
Penggunaan istilah “100 persen” yang ambigu ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu praktik nakal di tingkat pengecer. Aparat penegak hukum dan dinas pertanian dituntut ekstra ketat mengawasi proses penebusan, memastikan tidak ada pungutan liar atau kenaikan harga di luar HET yang resmi.
Daerah Pelopor dan Kompleksitas Lapangan
Beberapa wilayah, seperti Aceh dan Papua Selatan, dilaporkan menjadi yang pertama menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan di lumbung-lumbung pangan baru.
Namun, realitasnya, kompleksitas masih membayangi. Kuota yang bertambah pun di banyak daerah belum tentu mampu mencukupi 100 persen dari seluruh kebutuhan tanam. Oleh karena itu, petani didorong untuk segera mengajukan penyerapan pupuk bersubsidi melalui mekanisme Kartu Tani atau KTP yang telah disederhanakan.
Dinas pertanian setempat dan dinas terkait wajib segera menyosialisasikan alokasi spesifik per wilayah dan memastikan tata kelola pupuk berjalan transparan sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024, agar semangat swasembada pangan tidak kandas akibat masalah distribusi di tingkat paling bawah.
