MATARAM, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara dramatis mengubah haluan strategi dalam perang melawan peredaran rokok ilegal. Aparat penindak tidak lagi berfokus pada pengejaran pedagang eceran atau pemilik kios kecil, melainkan langsung menyasar hulu masalah: distributor besar dan produsen rokok tanpa pita cukai.
Langkah ini ditempuh untuk menciptakan efek jera yang lebih substansial sekaligus melindungi mata pencaharian pedagang kecil di pasar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB menegaskan, rencana operasi Satgas ke depan akan berorientasi pada penindakan langsung ke tingkat produsen, memutus rantai pasok dari akarnya.
Meskipun demikian, imbauan keras tetap dilayangkan kepada seluruh pedagang kecil agar tidak tergiur menjual rokok ilegal, betapapun murahnya harga yang ditawarkan. Seluruh penjual wajib memastikan rokok yang beredar di kios mereka telah dilekati pita cukai resmi, mengingat menjual rokok ilegal berpotensi merugikan perekonomian daerah dan kesehatan masyarakat.
Peningkatan Kinerja dan Indikasi Positif
Kepala Satpol PP NTB mengapresiasi kinerja Tim Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal NTB yang baru-baru ini mencatat keberhasilan signifikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada operasi yang digelar Jumat, 21 November 2025, tim gabungan berhasil menyita total 7.083 batang rokok ilegal. Penindakan di Kecamatan Seteluk dan Brang Rea tersebut juga mengamankan 288 bungkus rokok dan 83 bungkus tembakau iris yang semuanya tanpa cukai resmi.
Selain melakukan penyitaan, tim penindak aktif memberikan edukasi kepada pedagang setempat mengenai dampak dan bahaya rokok ilegal. Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sekaligus secara langsung menekan potensi kerugian negara dari sektor cukai.
Penurunan jumlah rokok ilegal yang berhasil disita dalam operasi terbaru diinterpretasikan sebagai indikasi positif bahwa peredaran gelap rokok di NTB mulai menyempit. Fokus Satpol PP NTB kini adalah menjaga momentum dan terus meningkatkan upaya penindakan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan stabilitas perekonomian lokal.
