POLICELINE.ID:
Sumenep- Kabar penunjukan Akis Jasuli yang digadang-gadang akan memimpin Partai NasDem Sumenep menuai aksi penolakan dari sejumlah kader parpol besuta Surya Paloh.
Aksi penolakan terhadap rencana penunjukan Akis Jasuli sebagai Ketua DPD Partai NasDem Sumenep ditunjukkan puluhan kader dan pengurus DPC dari berbagai kecamatan yang langsung menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPD NasDem Sumenep, Ahad 8 Juni 2025.
Disitat dari NewsSatu. aksi penolakan tersebut sebagai buntut kekecewaan mereka terhadap rencana DPP NasDem yang dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi kader di tingkat akar rumput.
Massa pengunjuk rasa menuntut keputusan DPP NasDem tersebut dibatalkan dan proses penunjukan ketua dilakukan secara demokratis.
“Akis sangat tidak layak menjadi Ketua DPD NasDem Sumenep. Orang-orang di struktur sekarang pun banyak yang asal tunjuk, tanpa konfirmasi,” ujar Mohammad Hosen, Komandan Baret dan Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang DPD NasDem Sumenep dilansir Policeline.id dari NewsSatu, Ahad 8 Juni 2025.
Bahkan Hosen mengancam akan mundur dari kepengurusan, bila Akis tetap dipaksakan menjadi ketua DPD NasDem Sumenep. Ia menyebut penunjukan ini bertentangan dengan semangat perubahan yang selama ini digaungkan Partai NasDem.
Sikap serupa juga datang dari sejumlah ketua DPC. A. Zaini, Ketua DPC NasDem Kecamatan Saronggi, menilai Akis minim kontribusi terhadap partai dan tidak aktif dalam kegiatan, termasuk saat pemilu.
“Kami tidak pernah melihat ia berjuang untuk partai. Kami menduga ini hasil manuver Akis ke elite DPW. Keputusan seperti ini membuat kami kecewa,” tandasnya.
Penolakan terhadap Akis Jasuli kini berkembang menjadi sebuah gerakan bernama ABA (Asal Bukan Akis). Gerakan ini didukung oleh mayoritas pengurus DPC NasDem se-Kabupaten Sumenep yang menyuarakan keberatan mereka melalui surat terbuka dan pernyataan resmi.
Mereka menuntut agar proses penunjukan ketua dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mendengarkan aspirasi kader. Para kader juga memperingatkan agar DPP dan DPW Jatim tidak memaksakan kehendak, karena berpotensi memicu perpecahan dan menurunkan elektabilitas partai di tingkat lokal.
“Kalau ini dipaksakan, bisa jadi kami keluar semua. Ini bukan soal jabatan, tapi soal cara partai dijalankan. Jangan sampai keputusan elitis merusak soliditas di bawah,” pungkasnya.
Sementara Akis Jasuli, hingga berita ini diunggah belum merespon terkait tuntutan sejumlah kader dan pengurus NasDem tersebut. [nss/fer]
