Scroll untuk baca artikel
News

Resmi! Rokok Elektrik Kena Pajak per 1 Januari 2024, Ini Besarannya

Avatar photo
124
×

Resmi! Rokok Elektrik Kena Pajak per 1 Januari 2024, Ini Besarannya

Sebarkan artikel ini

POLICELINE.ID- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memungut pajak terhadap rokok elektrik per 1 Januari 2024.

Diberlakukannya pajak tersebut seiring penerbitan aturan pajak rokok elektrik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Dalam PMK itu, rokok elektrik atau yang di antaranya disebut Vape tersebut, termasuk yang dikenai pajak.

“Pajak Rokok yang dimaksud dalam PMK ini termasuk pajak rokok elektrik,” bunyi keterangan resmi Kemenkeu, Jumat 29 Desember 2023.

Adapun besaran tarif pajak rokok elektrik berdasarkan PMK yakni ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok.

“Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok,” bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

“Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018,” bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

“Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024,” bunyi aturan itu.

Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) menyampaikan keberatan atas keputusan itu.

“Tentunya keputusan sepihak ini tidak dapat kami terima, karena berimbas langsung pada kelangsungan usaha kami. Padahal selama ini kami selalu patuh pada ketentuan Pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita, melalui keterangan tertulisnya, Minggu 31 Desember 2023.

Menurutnya, proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 sangat terburu-buru dan dipaksakan.

Saat itu, para pelaku usaha baru mendapatkan tautan undangan sosialisasi secara daring pada pukul 13.50 WIB.

“Padahal, sosialisasi sendiri akan dilaksanakan 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 14.00 WIB,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

------