Jakarta – Di hadapan ratusan perwakilan negara dan organisasi multilateral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (22/9/2025) waktu setempat, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan sebuah momen historis: pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina.
Dengan pidato yang lugas dan penuh makna, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang tak tergoyahkan dalam isu Palestina, sekaligus menyerukan perdamaian segera di Timur Tengah.
“Damai. Damai sekarang. Damai segera. Kita membutuhkan damai. Terima kasih banyak,” demikian Presiden Prabowo menutup pidato perdananya di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. KTT ini merupakan rangkaian krusial dari Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, dan pidato berdurasi enam menit lebih itu menandai debut Presiden Prabowo di panggung diplomatik tertinggi dunia.
Krisis Kemanusiaan di Gaza: Panggilan Nurani Global
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan khusus kepada Prancis dan Arab Saudi sebagai penggagas KTT. Ia kemudian meluapkan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.
“Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh. Kelaparan mengancam. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” ucap Presiden, sebagaimana dikutip dari BPMI Setpres, Selasa (23/9/2025) pagi. Seruan ini adalah panggilan nurani yang kuat kepada komunitas internasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara (Two-State Solution) adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Indonesia, katanya, berkomitmen penuh untuk mendorong pengakuan kenegaraan Palestina, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Israel. “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina.
Tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel,” tegasnya, sebuah pernyataan yang menunjukkan pendekatan pragmatis namun tetap berpegang pada prinsip keadilan.
Mendukung Deklarasi New York dan Kesediaan Berkontribusi
Dari podium PBB, Presiden Prabowo menyoroti Deklarasi New York yang disahkan pada 12 September 2025, sebagai jalur adil menuju perdamaian. Indonesia, bersama 141 negara lain, mendukung deklarasi tersebut, yang menuntut pengakuan penuh Palestina, gencatan senjata, pelucutan senjata, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
Indonesia, lanjut Prabowo, siap berkontribusi aktif, termasuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB, untuk memastikan implementasi perdamaian. “Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” katanya, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam upaya nyata.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara besar yang telah mengakui Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti,” ujarnya, sebuah dorongan kuat bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak tersebut.
Dalam forum KTT ini, Presiden Prabowo berpidato setelah para pemimpin dunia terkemuka seperti Raja Jordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Puncak kehadiran Prabowo di New York sendiri adalah pidatonya pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, yang dijadwalkan Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu setempat.
Selama mengikuti sidang di PBB, Presiden Prabowo didampingi oleh tim kecil yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.
Konsistensi Dukungan Indonesia: Dari Diplomasi hingga Kemanusiaan
Sikap tegas Prabowo Subianto terhadap Palestina bukanlah hal baru, melainkan cerminan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Sejak menjabat Menteri Pertahanan (2019–2024), ia telah mendorong aksi nyata melalui diplomasi, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Langkah-langkah konkret termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Palestina, pengiriman kapal rumah sakit dan bantuan kemanusiaan, operasi airdrop bantuan bersama TNI dan Baznas, serta penyediaan 15.000 hektare lahan di Sumatera Selatan untuk memasok beras ke Palestina.
Pidatonya di Parlemen Turki pada 10 April 2025, di mana ia mendapat standing ovation setelah menegaskan Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menyuarakan keadilan bagi Palestina, serta penegasan serupa dalam pertemuan D8 di Kairo, Desember 2024, menggarisbawahi komitmen pribadinya.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Emir Chairullah, menilai pidato Presiden Prabowo di PBB ini sangat memperkuat posisi Palestina di kancah global. “Ini menjadi pesan penting untuk menekan negara-negara besar agar mendorong AS tidak lagi memveto keputusan gencatan senjata Palestina-Israel,” ujarnya.
Dari New York, Indonesia kembali menegaskan konsistensi politik luar negerinya yang berpihak pada kemerdekaan Palestina. Seruan Presiden Prabowo untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus menegakkan solusi dua negara menjadi gema kuat di forum dunia. Sejarah kini menunggu: apakah masyarakat internasional berani mengukir langkah baru dengan mengakui sepenuhnya kedaulatan Palestina.
[inP/dbs/gim]
Indonesia menyerukan komitmen untuk mendukung terwujudnya Solusi Dua Negara bagi Palestina dan Israel dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi mengenai Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Dalam forum yang dipimpin oleh Prancis dan… pic.twitter.com/0y4pfHiozT
— Prabowo Subianto (@prabowo) September 23, 2025
